September 15, 2021

Inspiratif.co.id

Inspirasinya Semua kalangan

SE Bupati Lampura Mengenai Penyebaran Covid-19 Bersifat Internal, Kepala BPBD: Pemkab Tidak Melarang

*Laporan Berkhin S. – Inspiratif.co.id

LAMPUNG UTARA – Ditegaskan Wakil Sekertaris I Satuan tugas (Satgas) Covid-19, Kabupaten Lampura, bahwa Surat Edaran (SE) Bupati Lampung Utara dengan nomor 360/55/41-LU/2021, tentang Peningkatan Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang diterbitkan pada Rabu 20 Januari 2020 lalu, bersifat internal dan bukan untuk konsumsi masyarakat secara umum.

Yang mana menurut Wakil Sekertaris Satgas yang juga menjabat sebagai Kepala BPBD Lampung Utara, Drs. Nozi Efialis, M.Si, bahwa, dalam surat tersebut, Pemerintah daerah sama sekali tidak melakukan pelarangan, atas adanya perkumpulan massa, maupun memberikan penerapan sanksi tegas atas perkumpulan massa yang sengaja di gelar tersebut.

Hanya saja, apabila ada masyarakat yang hendak melaksanakan kegiatan atau lainnya, yang mengundang perkumpulan massa, harus memperketat penerapan dan pengawasan Protokol Kesehatan (Prokes) dalam setiap acara pesta.

Selain itu, penyelenggara pesta juga harus melakukan koordinasi dengan Satgas Kecamatan, ataupun Satgas Kabupaten, sehingga keduanya bisa turut membantu pihak penyelenggara untuk melakukan tindakan persuasif dan preventif.

“Dalam SE Bupati sama sekali tidak menyebutkan adanya larangan bagi masyarakat yang akan melaksanakan pesta. Yang ada adalah memperketat penerapan dan pengawasan protokol kesehatan dalam setiap acara pesta. Sepanjang warga masyarakat bisa menerapkan protokol kesehatan secara ketat, tidak ada masalah” jelas Nozi Efialis, diruang kerjanya, Selasa 26 Januari 2021.

Masih kata Nozi, sebagai contoh dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, Satgas Covid-19 akan selalu memantau dan menghimbau seluruh tamu undangan agar mematuhi dan memanfaatkan sarana prokes yang wajib disediakan oleh tuan rumah.

Dalam SE Bupati itu juga, pemerintah daerah sama sekali tidak menerapkan Sanksi tegas, bagi masyarakat yang tidak menerapkan Prokes di setiap adanya perkumpulan Massa.

“Dalam SE Bupati itu, Pemkab Lampura tidak lagi memberikan Rekomendasi Izin keramaian seperti yang sebelumnya. Karena apa, ketika masyarakat sudah memegang Rekomendasi izin Keramaian itu, kebanyakan masyarakat sudah tidak lagi meminta izin kepada aparat kepolisian. Yang notabene kepolisian juga punya maklumat Kapolri yang harus dipatuhi mereka” bebernya.

Selain itu perlu diketahui juga, SE Bupati Lampura yang tersebar di kalangan masyarakat bersifat internal pemerintahan ditujukan untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Camat dan Desa yang terlibat dalam Satgas Covid-19. Sebagai pedoman kerja pengamanan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Lampura.

Dalam hal ini Pemkab Lampura tidak lagi memberikan Rekomendasi Izin keramaian seperti, pesta pernikahan, kegiatan keagamaan, khitanan, dan lain-lain. Poin yang kedua Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Kabupaten, Kecamatan dan Desa agar bersinergi mengawasi secara ketat dan menegakkan penerapan Protokol Kesehatan di setiap kerumunan dengan cara hadir langsung di lokasi.

“Itulah 5 poin yang tertuang dalam SE Bupati Lampura. Bahwasannya Pemkab Lampura sama sekali tidak melakukan pelarangan, atas adanya perkumpulan massa, dan Pemkab juga tidak membicarakan Sanksi. Selain itu SE Bupati sifatnya Internal” pungkasnya.

 12 total views,  2 views today