Juli 23, 2021

Inspiratif.co.id

Inspirasinya Semua kalangan

Eksekutif Legeslatif Lampura Setujui Raperda 2020, 17 Pendapat Disampaikan

*Laporan ; Berkhin S. – Inspiratif.co.id

LAMPUNG UTARA – Setelah dinyatakan kourum, Rapat paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Lampung Utara tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2020, di Ruang Rapat DPRD setempat, Senin 21 Juni 2021, dilanjutkan dengan di hadiri 29 anggota dewan dari 44 anggota.

Dalam laporan hasil Pembahasan Panitia Kerja (Panja) Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Lampung Utara, yang dibacakan Tabrani Rajab, selaku Juru bicara Panitia Kerja, sedikitnya terdapat 17 pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD demi terwujudnya pembangunan yang baik di Lampung Utara.

Antaranya, peningkatan pada sektor pembangunan di ruang lingkup Aset milik Pemkab Lampung Utara agar terjadi kesesuaian, peningkatan Sumber daya manusia pada OPD, pencapaian yang rell terhadap peraihan predikat, peningkatan kualitas pegawai dan lain sebagainya.

“Mengingatkan kembali eksekutif memperhatikan kinerja OPD dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), beserta badan penyertaan modal dan mengambil langkah strategis demi terbentuknya tujuan badan usaha yang berpenyertaan modal.” ucap Tabrani Rajab, Fraksi PKB, Jubir Banggar DPRD Lampura, Senin 21 Juni 2021.

Masih kata Tabrani, seperti pada alokasi belanja tidak langsung bantuan sosial, seyogyanya agar mengacu pada rencana kerja pembangunan jangka menengah agar sesuai dengan indikator kinerja utama dan kunci. Dan pertanggung jawaban 2020 dapat dijadikan bahan koreksi untuk dijadikan perubahan lebih baik.

Menyikapi masukan dari juru bicara Panitia kerja Badan Anggaran DPRD, Bupati Lampung Utara, Budi Utomo menyampaikan, terimakasih atas dilakukannya Raperda tersebut, atas masukan yang disampaikan akan ditindak lanjuti demi terwujudnya Lampung Utara aman, agamis, maju dan sejahtera.

“Dengan telah disetujuinya Raperda ini selanjutnya Raperda ini akan di sampaikan ke Gubernur Lampung Untuk dilakukan evaluasi dan disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Sebagaimana 17 saran untuk dapat di laksanakan bersama, dan insya allah saran ini langkah yang kontruktif agar dimasa yang akan datang tata kelola keuangan lebih baik.” pungkas Budi Utomo.

 281 total views,  2 views today