Juli 29, 2021

Inspiratif.co.id

Inspirasinya Semua kalangan

Pemkab Tubaba Gelar Rapat Paripurna Secara Virtual Zoom Metting

* Laporan: Wardi Saputra – Inspiratif.co.id

TUBABA — Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat (Pemkab-Tubaba) gelar Rapat Paripurna bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Setempat Selasa, 13-Juli-2021.

Rapat Paripurna yang digelar dalam rangka pembicaraan tingkat satu atas enam Raperda itu dilaksanakan secara virtual zoom metting yang dipimpin oleh Novriwan Jaya selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tubaba di ruang Rapat Bupati setempat.

Selain Sekda Kabupaten Tubaba, tampak hadir dalam rapat paripurna itu Ponco Nugroho selaku Ketua DPRD Kabupaten setempat beserta Wakil Ketua I dan II, Asisten I dan anggota Forkopimda serta beberapa Kepala OPD terkait.

Adapun enam Raperda yang di bahas terdiri dari tiga Raperda usul inisiatif DPRD diantaranya, pertama Raperda tentang pariwasata berbasis ekonomi kreatif, kedua Raperda tentang tangung jawab sosial perusahaan, ketiga Raperda tentang tata cara penyusunan Propemperda.

Sekda Kabupaten Tubaba Novriwan Jaya, mewakili Bupati Umar Ahmad menyebutkan, Raperda usul inisiatif DPRD tersebut dapat disampaikan bahwa Pemkab Tubaba menyambut baik atas Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) DPRD.

“Ketiga Raperda tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertujuan untuk memenuhi asas kepastian hukum dan selanjutnya agar dapat dibahas dalam rapat khusus antara tim PROPEMPERDA bersama dengan BAPEMPERDA DPRD Kabupaten Tubaba,” Ucap Novriwan.

Tujuan rapat paripurna ini, sambung Novriwan, adalah untuk melakukan Penyempurnaan terhadap penghitungan tarif retribusi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah serta mendukung iklim investasi yaitu pelayanan dalam rangka pengendalian pertelekomunikasian sebagai petunjuk pelaksanaan bagi perangkat daerah dalam menetapkan retribusi menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Tubaba.

“Raperda yang selanjutnya ada tentang pedoman pencegahan dan pengendalian Covid-19 melalui penerapan disiplin protokol kesehatan pada tatanan normal baru. Raperda ke 3 tentang pengarusutamaan gender dalam peraturan daerah,” Imbuhnya.

Adapun usulan tiga raperda pemerintah daerah yang harus di lakukan pembahasan yaitu Raperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah No 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. (Adv)

 1,039 total views,  2 views today